Damai Sumsel

Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan online memberitakan sejumlah peristiwa kerusuhan dan kekerasan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan (Sumsel). Maret 2013 lalu, di Martapura, kabupaten Ogan Komering Ulu, terjadi penyerangan dan pembakaran oleh sejumlah oknum TNI AD dari Yon Armed terhadap kantor Mapolres OKU. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa itu menjadi cermin buruk bagi Indonesia di masyarakat bahwa alat negara (TNI) berbuat anarkis dan menjadi “mesin” yang tidak terkendali melakukan pengerusakan fasilitas negara (Mapolres OKU).

Kemudian di Palembang, Rabu lalu, terjadi konflik antaran Paskhas TNI AU dengan warga. Dua warga terluka akibat ditembak peluru dari TNI AU dan dua prajurit TNI AU terluka akibat terkena bacok warga.

Peristiwa ini terjadi karena para prajurit TNI AU melakukan pembersihan dan pengusiran terhadap warga yang mendiami lahan sekitar Lanud TNI AU. Warga menolak diusir lalu terjadi konflik kedua belah pihak.

Seperti sebuah rangkaian konflik yang tak pernah habisnya, Senin dini hari kemarin, di Kecamatan Rupit, kabupaten Musi Rawas, Sumsel, terjadi konflik antara warga setempat dengan polisi. Akibatnya empat warga tewas diterjang peluru. Warga menjadi marah dan membakar Mapolsek Rupit.

Kejadian ini bermula dari warga melakukan demonstrasi di jalan lintas Sumatera menuntut pemekaran kabupaten baru bernama Musi Rawas Utara. Karena tidak mendapat respon dari wakil rakyat dan pemerintah juga sudah sejak pagi hingga malam warga memblokade jalan, maka polisi membubarkan massa. Warga yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan senapan rakitan sudah siap menghadapi polisi. Entah pihak mana yang mulai konflik, akhirnya nyawa empat warga melayang dalam peristiwa tersebut. Akibat peristiwa itu, warga membakar Mapolres Rupit dan situasi menjadi sangat tidak aman.

Peristiwa konflik demi konflik ini seharusnya dapat dicegah lebih cepat sehingga tidak jatuh korban luka maupun jiwa. Apalagi dalam dua bulan lagi akan dilaksanakan pilkada Sumsel yang tentu sangat diharapkan jaminan keamanan seluruh wilayah di Sumsel.

Peristiwa konflik warga, polisi maupun TNI sebagai alat negara membuat ketidakpastian jaminan keamanan bagi warga. Pemerintah daerah provinsi Sumsel tidak sanggup menjamin keamanan wilayahnya, seharusnya pemerintah pusat cepat menangani masalah ini. Agar tidak menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu muncul konflik lagi di kemudian hari, warga ikut dilibatkan dalam membuat keputusan yang terbaik. Kita semua sepakat konflik bukan menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah. Semoga Sumsel damai dan Indonesia pun damai.

Leave a comment

Filed under masyarakat, opini, pilkada, sosial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s